Sabtu, 13 Oktober 2018

PERRATURAN JASA KONSTRUKSI

Kumpulan Peraturan Terkait Jasa Konstruksi di Internet

dikumpulkan dari berbagai sumber di internet
untuk mempercepat penyebaran informasi secara efisien
dan menambah percepatan kemajuan Indonesia tercinta ...

Undang-undang

  1. 11 Tahun 2014: Keinsinyuran. (offsite)
  2. 01 Tahun 2011: Perumahan dan Kawasan Pemukiman. (offsite)
  3. 26 Tahun 2007: Penataan Ruang. (offsite)
  4. 38 Tahun 2004: Jalan. (offsite)
  5. 28 Tahun 2002: Bangunan Gedung. (offsite)
  6. 18 Tahun 1999: Jasa Konstruksi. (offsite)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

  1. 1 Tahun 1997: Penangguhan mulai berlakunya UU no.21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (offsite)

Peraturan Pemerintah

  1. 43 Tahun 2013: Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. (offsite)
  2. 8 Tahun 2013: Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. (offsite)
  3. 37 Tahun 2011: Forum lalu lintas dan angkutan jalan. (offsite)
  4. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. (offsite)
  5. 59 Tahun 2010: Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. (offsite)
  6. 37 Tahun 2010: Bendungan. (offsite: 01 02)
  7. 4 Tahun 2010: Perubahan Pertama atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. (offsite)
  8. 44 Tahun 2009: Perubahan Pertama atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. (offsite)
  9. 34 Tahun 2006: Jalan. (offsite)
  10. 36 Tahun 2005: Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (offsite)
  11. 15 Tahun 2005: Jalan Tol. (offsite)
  12. 40 Tahun 2001: Perubahan atas PP No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (telah dibatalkan PP No. 15 Tahun 2005 ). (offsite)
  13. 30 Tahun 2000: Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. (offsite)
  14. 29 Tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (offsite)
  15. 28 Tahun 2000: Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (offsite)
  16. 36 Tahun 1998: Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. (offsite)

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. 34 Tahun 2003: Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. (docx, offsite)

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 70 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasan Perpres no. 70 tahun 2012. (offsite)
  2. 86 Tahun 2011: Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). (offsite)
  3. 35 Tahun 2011: Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
  4. 78 Tahun 2010: Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. (offsite)
  5. 13 Tahun 2010: Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasaam Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. (offsite)
  6. 27 Tahun 2008: Badan Pengembangan Surabaya-Madura. (offsite)
  7. 3 Tahun 2008: Pencabutan Keppres No. 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan sebagian dari pendapatan tol pada pintu gerbang menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur. (offsite)
  8. 103 Tahun 2006: Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta. (offsite)
  9. 86 Tahun 2006: Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. (offsite)
  10. 65 Tahun 2006: Perubahan atas Perpres no. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (offsite)
  11. 67 Tahun 2005: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. (offsite)
  12. 36 Tahun 2005: Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (offsite)

Peraturan Menteri Keuangan

  1. 38/PMK.01/2006: Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Resiko Atas Penyediaan Infrastruktur. (offsite: 01 02)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

  1. 10/PRT/M/2012: Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. (offsite)
  2. 03/PRT/M/2012: Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan. (offsite)
  3. 07/PRT/M/2011: Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi. (offsite)
  4. 02/PRT/M/2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha. (offsite)
  5. 13/PRT/M/2010: Pedoman Pengusahaan Jalan Tol. (offsite)
  6. 01/PRT/M/2010: Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. (offsite)
  7. 27/PRT/M/2008: Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. (offsite)
  8. 12/PRT/M/2008: Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha. (offsite)
  9. 04/PRT/M/2007: Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU- BPJT untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol. (offsite)
  10. 02/PRT/M/2007: Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung. (offsite)
  11. 01/PRT/M/2007: Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Jalan Tol. (offsite)
  12. 29/PRT/M/2006: Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. (offsite)
  13. 28/PRT/M/2006: Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. (offsite)
  14. 27/PRT/M/2006: Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol. (offsite)
  15. 11/PRT/M/2006: Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol. (offsite)
  16. 10/PRT/M/2006: Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol. (offsite)
  17. 603/PRT/M/2005: Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum. (offsite)
  18. 392/PRT/M/2005: Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. (offsite)
  19. 295/PRT/M/2005: Badan Pengatur Jalan Tol. (offsite)
  20. 207/PRT/M/2005: Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik. (offsite)

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

  1. 370/KPTS/M/2007: Penetapan Gol Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol. (offsite)
  2. 369/KPTS/M/2005: Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. (offsite)
  3. 339/KPTS/M/2003: Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah. (docx, offsite)

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum

  1. 10/SE/M/2012: Pemberlakuan SBU, SKA dan SKT pada Pelaksaaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk T.A.2013. (offsite)
  2. 07/SE/M/2012: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elekronik ( e-Procurement). (offsite)
  3. 13/SE/M/2006: Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. (offsite)

Keputusan Menteri Perhubungan

  1. KM 62 Tahun 1993: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. (offsite)
  2. KM 61 Tahun 1993: Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan. (offsite)

Keputusan Pemukiman dan Prasarana Wilayah

  1. 354/KPTS/M/2001: Kegiatan Operasi Jalan Tol. (offsite)
  2. 353/KPTS/M/2001: Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol. (offsite)

Keputusan Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT)

  1. 16/KPTS/BPJT/2008: Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol. (offsite)
  2. 03/KPTS/BPJT/2006: Pedoman Pemantauan dan Penilaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. (offsite)

Keputusan Gubernur

  1. 598 Tahun 2012: Penetapan Lokasi untuk Jalur Enam Ruas Jalan Tol dalam Kota. (offsite)

Daftar peraturan di atas dikembangkan pertama kali dari email yang berasal dari milis:

From: DiktiGroup@yahoogroups.com [mailto:DiktiGroup@yahoogroups.com] On Behalf Of Nurfitri Thio
Sent: 21 Juli 2013 17:39
To: diktigroup@yahoogroups.com
Subject: [DG] Produk Hukum Berkaitan dengan Konstruksi, Bangunan dan Jalan (Update 21 Juli 2013)
back to: home | topic index

Ir. Djoko Luknanto, M.Sc., Ph.D.
Peneliti Sumberdaya Air
di Laboratorium Hidraulika
Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada
Jln. Grafika 2, Yogyakarta 55281, INDONESIA
Tel: +62 (274)-545675, 519788, Fax: +62 (274)-545676, 519788

Posted by at

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)